Tidak Perlu Impor Garam, DPR Dorong Industrialisasi Pangan

23-01-2018 / KOMISI VI

{Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Utomo F-PD)/Foto:Andri/Iw]

 

Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Utomo angkat bicara menanggapi rencana pemerintah melakukan impor garam, yang sebelumnya ingin impor beras. Kebutuhan bahan pangan merupakan kebutuhan yang teramat krusial, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah diminta fokus terhadap program kedaulatan pangan melalui industrialisasi pangan.  

 

Sartono mengatakan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo ini ingin target utamanya ialah swasembada pangan. Komisi VI DPR mendorong dan mendukung pemerintah dalam membuat industri pangan.

 

“Masa sih kita tidak bisa membuat industri garam ini. Ya otomatis fokus harusnya untuk swasembada kebutuhan bahan pokok ini. Investasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) difokuskan kepada industrialisasi, seperti garam, pertanian, dan sebagainya ini,” katanya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/01).

 

Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan pemerintah, bahwa pembagunan negara tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek yang maha besar adanya, sedangkan satu sisi kita kekurangan bahan pangan, dari garam, gula, daging, bahkan beras.

 

“Nah ini perlu berani melihat kembali 3 tahun yang lalu janji kampanye beliau (Joko Widodo), berbicara tentang swasembada pangan ini. Sekarang-kan meleset dari janjinya. Kami dari DPR mengingatkan selalu, masa kita akan terus impor pangan,” ujarnya.

 

Oleh karena itu, industri pangan ini harus terus digenjot, karena sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo dengan mewujudkan industri pangan. Pangan adalah kebutuhan yang mendasar dari kehidupan ini dan negara Indonesia yang subur dan makmur ini kita bisa kekurangan kebutuhan bahan pangan.

 

“Ini perlu ada koreksi dalam membangun bangsa ini. Keseriusan dari negara ini, apakah serius ini benar-benar swasembada pangan atau tidak, kalau tidak, yang akan diuntungkan hanya pedagang saja, jalan pintas tidak perlu keras-keras tidak perlu industri dan yang dirugikan ya petani dan masyarakat luas. Kita di situ tidak akan menumbuhkan tenaga kerja. Dengan industrialisasi pangan dapat menyerap tenaga kerja,” tegasnya. (as/sc)

 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...